Artikel

PROSECUTORIAL INDEPENDENCE AND PUBLIC TRUST LESSONS FROM INDONESIA

20-01-2026    Artikel    1,618 dilihat

prosecutorial independence and public trust: lessons from indonesia by dr rudi pradisetia sudirdja, s.h.,m.h., head of the subdivision for budget planning and work programs, attorney-general’s office, republic of indonesia introduction the attorney general's office of the republic of indonesia (ago) is now known as the law enforcement agency with the highest level of public trust, surpassing the police and the judiciary. national surveys released by indikator politik indonesia show that more than 80.6% of indonesians trust the ago, an unprecedented achievement. this trust did not emerge suddenly, but is the result of institutional reform, strengthened integrity, and a commitment to maintaining independence within a centralized legal system. how has the indonesian ago been able to maintain its independence, even within this centralized system? and what can the international comm ...

Selengkapnya

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Menyetujui 5 Pengajuan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkotika

08-09-2025    Artikel    5,785 dilihat

pusat penerangan hukum kejaksaan agung jl. sultan hasanuddin no. 1 kebayoran baru, jakarta selatan siaran pers nomor: pr – 781/016/k.3/kph.3/09/2025 jaksa agung muda tindak pidana umum menyetujui 5 pengajuan restorative justice dalam tindak pidana narkotika jaksa agung ri melalui jaksa agung muda tindak pidana umum (jam-pidum) prof. dr. asep nana mulyana telah menyetujui pelaksanaan rehabilitasi terhadap 5 (lima) perkara penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) berdasarkan hasil ekspose yang dilaksanakan secara virtual pada senin, 8 september 2025. adapun berkas perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, yaitu tersangka ali machmud als ali bin sukardi dari kejaksaaan negeri kabupaten cirebon, yang disangka melanggar pertama pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau kedua pasal 127 a ...

Selengkapnya

JAKSA PENGACARA NEGARA DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA TERKAIT UANG PENGGANTI YANG BELUM DIBAYAR OLEH TERPIDANA TIPIKOR

06-09-2024    Artikel    7,081 dilihat

dalam perkara tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti merupakan kewajiban hukum terpidana. jika tidak dipenuhi, hal itu dipandang sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum terpidana. karena itu, kejaksaan selaku jaksa pengacara negara dapat mengajukan gugatan secara perdata. dalam perkara ini, tergugat adalah terpidana tipikor yang telah diadili pada peradilan tingkat pertama dan saat ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mewajibkan terdakwa untuk membayar sejumlah uang pengganti. kejaksaan kemudian menggugat terpidana tipikor yang tidak membayar uang pengganti dan pengadilan negeri purwodadi menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil pembayaran uang pengganti sebagaimana digugat, namun dalam poin 4 (empat) putusan menyatakan tergugat tidak mampu untuk membayar kekurangan uang pengganti yang belum dilaksanakan sebesar rp152.603. ...

Selengkapnya

MEMAKNAI PERINGATAN HARI IBU

22-12-2023    Artikel    6,484 dilihat

ibu adalah sesosok figur yang memperlihatkan keagungan dan kasih saying yang tidak bisa diukur dengan apapun dan sudah sepantasnya kita selalu menanamkan kepada diri kita untuk berbakti kepada ibu. syurga ada di telapak kaki ibu, doa seorang ibu sangat magrifat bagi anak-anaknya, namun masih ada seorang ibu yang menjadi korban mendapat kekerasan dan perlakuan yang tidak baik dari seorang suami dalam rumah tangganya dan kertika anak-anak telah tumbuh dewasa dan telah diantarkan ibundanya ke gerbang kesuksesan, tidak sedikit juga seorang ibu yang mendapatkan perlakuan yang tidak layak dari anak-anaknya yang berujung dititipkannya ibunya ke panti jompo. hari ibu yang diperingati setiap tanggal ...

Selengkapnya

INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM (Bagian 2)

21-11-2023    Artikel    12,613 dilihat

penulis : ashari syam, sh., mh. (kepala bagian tata usaha pada kejaksaan tinggi kalimantan selatan) optimalisasi fungsi intelijen penegakan hukum belum lama ini jaksa agung mengeluarkan instruksi jaksa agung republik indonesia nomor 7 tahun 2023 tanggal 29 september 2023 tentang optimalisasi tugas dan fungsi penyelenggaraan intelijen penegakan hukum. terdapat sepuluh perintah jaksa agung dalam instruksi tersebut yang ditujukan kepada jaksa agung muda intelijen, kepala kejaksaan tinggi dan kepala kejaksaan negeri seluruh indonesia. salah satu diantara perintah tersebut adalah perintah untuk menyelenggarakan intelijen penegakan hukum sesuai dengan tujuan intelijen kejaksaan, yaitu untuk mendet ...

Selengkapnya

Total Data : 5