JPU Soroti Independensi Ahli dan Temuan Pemborosan Anggaran dalam Sidang Lanjutan Chromebook
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG
Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
SIARAN PERS
Nomor: PR – 134/033/K.3/Kph.3/04/2026
JPU Soroti Independensi Ahli
dan Temuan Pemborosan Anggaran
dalam Sidang Lanjutan Chromebook
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan perkembanganterbaru usai persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsidalam proyek Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Persidangan yang berlangsung pada Selasa, 21 April 2026, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini mengagendakanpemeriksaan keterangan ahli dan saksi meringankan yang dihadirkan oleh pihak Terdakwa Nadiem Makarim.
Dalam keterangannya, JPU Roy Riady secara tegasmempertanyakan independensi Saudari Ina Liem yang dihadirkan oleh penasihat hukum Terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebagai ahli konsultan pendidikan dan karier. JPU menilai bahwa ahli tersebut telah melakukan penggiringan opinidi media sosial selama berbulan-bulan terkait perkara ini.
Selain itu, saat diuji dalam persidangan, ahli mengaku tidakmengetahui data elektronik maupun kajian teknis yang mendasari perkara, sehingga pernyataannya dinilai hanyabersifat opini tanpa basis analisis yang tepat. JPU juga menyoroti sikap ahli yang berusaha menjawab seluruhpersoalan di luar kompetensinya, mulai dari masalahpengadaan hingga pendidikan negara, yang dianggap justrumengaburkan fokus keahliannya.
“Terkait kehadiran saksi meringankan dari kalangan guru di wilayah Sorong dan Pamekasan, persidangan justrumengungkap fakta bahwa pemanfaatan Chromebook di lapangan masih sangat minim,” ujar JPU Roy Riady.
“Meski para guru membenarkan adanya pengadaan tersebut, mereka mengakui bahwa perangkat Chromebook hanyadigunakan setahun sekali untuk keperluan AsesmenKompetensi Minimum (AKM),” imbuhnya.
Temuan itu diperkuat dengan data aktivasi pada Pusdatin dan Pusdekam periode 2020-2021 yang menunjukkan rendahnyapenggunaan perangkat dalam proses belajar-mengajar sehari-hari.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, JPU meyakini bahwapengadaan Chrome Device Management (CDM) sebenarnyatidak diperlukan dan merupakan bentuk pemborosan anggarannegara.
Pengadaan CDM ini memberikan dampak signifikan terhadapkerugian keuangan negara dengan nilai lebih dari Rp600 miliar. Dengan demikian, total kerugian negara dalam perkarapengadaan Chromebook ini membengkak dari estimasi awalsebesar Rp1,5 triliun menjadi Rp2,1 triliun. JPU berharapseluruh pihak dapat bersikap profesional dan menjagaindependensi demi transparansi jalannya persidangan.
Jakarta, 21 April 2026
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
ANANG SUPRIATNA, S.H., M.H.
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
Tri Sutrisno S.H., M.H. / Kabid Media dan Kehumasan
Hp. 081347660115
Email: humas.puspenkum@kejaksaan.go.id